Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PPP Akui Masih Banyak Konstituennya Terpecah Dukung Prabowo

Reporter

image-gnews
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy bersama Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Kerja di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019. Tempo/Syafiul Hadi
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy bersama Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Kerja di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019. Tempo/Syafiul Hadi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani mengakui bahwa masih banyak split voters atau pemilih partai yang terpecah mendukung calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto. Menurut dia hal seperti itu biasa terjadi, seperti halnya pada 2014, ketika partai berlambang ka'bah itu mengusung Prabowo - Hatta.

"Pada saat itu, menurut survei, pemilih PPP juga terbelah," ujar Arsul di Jakarta pada Kamis, 24 Januari 2018. Pendukung Prabowo-Hatta 57 persen dan Jokowi-JK 31 persen.

Baca: Pemilih PPP dan Hanura Tak Solid Dukung Jokowi

Arsul mengatakan perkembangan politik yang membuat PPP masuk ke pemerintahan, membuat terjadi peningkatan pemilih kepada Jokowi. "Pada Mukernas 2017, kami menjajaki tingkat dukungan kepada Pak Jokowi sudah 40-an persen.” Sebaliknya, tingkat dukungan kepada kubu Prabowo - Sandiaga berada di bawah 45 persen. “Split voters di internal PPP itu memang harus diakui masih ada," ujar dia.

Jika mengacu kepada sejumlah hasil survei, ujar dia, tingkat split voters di PPP semakin turun. "Kalau dikatakan masih tinggi, wajar saja terutama untuk PPP dan Golkar.” Lantaran ada perubahan dari semula mendukung Prabowo, lalu beralih kepada Jokowi.

Ia yakin di sisa waktu kampanye Pilpres angkat itu akan terus mengecil. “Target kami sekitar 80 persen," ujar Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Ketum PPP Umumkan Dualisme Berakhir

Lembaga survei Indikator Politik merilis hasil sigi teranyar soal pemilih pasangan capres-cawapres berdasarkan partai politik pilihannya dalam pilpres 2019. Peneliti Indikator, Rizka Halida mengatakan ada split-ticket voting atau dukungan pemilih yang tak sejalan dengan partai pilihannya dalam pilpres 2019. Hal itu, kata dia, terlihat dari setidaknya 8 dari 9 basis pemilih partai koalisi Jokowi yang terbelah ke Prabowo.

Indikator mencatat, partai pendukung Jokowi - Ma'ruf Amin dengan pemilih terpecah paling banyak berada di Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Hanura. Survei Indikator merekam sebanyak 53,7 persen pemilih PPP mendukung Jokowi dan 43,2 persen ke arah Prabowo.

Adapun, untuk Partai Hanura, sebanyak 59,1 persen pemilihnya mendukung Jokowi - Ma'ruf dan 39,6 persen lainnya memilih Prabowo - Sandiaga. "Basis PPP dan Hanura memang paling banyak terbelah kepada oposisi," ujar Rizka.

DEWI NURITA | SYAFIUL HADI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

5 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

Politikus Senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, merespons soal keinginan Prabowo Subianto yang membentuk presidential club atau klub kepresidenan.


Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

6 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.


Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

6 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.


Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

7 jam lalu

Penyerahan lukisan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Prabowo Subianto, sebagai penghargaan sebagai Capres terpilih dalam Pemilu 2024, dalam acara Buka Bersama (Bukber) Partai Demokrat, pada Rabu, 27 Maret 2024 di St. Regis, Setiabudi, Jakarta Selatan. TEMPO/Adinda Jasmine
Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

Partai Demokrat menyoroti mimpi SBY setahun lalu yang serupa dengan keinginan Prabowo membuat presidential club.


Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

8 jam lalu

Kepala Desa dari berbagai daerah di Indonesia melakukan demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendesak Revisi UU Desa sebelum Pemilu pada Rabu, 31 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,


NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

10 jam lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau harga grosir di ITC Mangga dua, Jakarta, Minggu, 17 Maret 2024. Kunjungan tersebut untuk dalam rangka memantau stabilitas harga sandang saat Ramadan dan menjelang lebaran sekaligus berbelanja untuk dibagikan kepada pengunjung ITC. TEMPO/ Febri Angga Palguna
NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

Zulhas menganggap dukungan dari NasDem dan PKB ke Prabowo sebagai sesuatu yang biasa saja. Ia mengimbau masyarakat tak baper.


Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

11 jam lalu

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: Husen/vel
Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

Politikus Demokrat anggap gagasan Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club sebagai politik tingkat tinggi.


Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

11 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.


Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

12 jam lalu

Sejumlah anggota Apdesi saat menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU) dengan salah satu poinnya perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan maksimal dua periode. TEMPO/M Taufan Rengganis
Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.


Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

13 jam lalu

Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia atau Musyawarah Rakyat Indonesia, Panel Barus (dua dari kiri) menjelaskan rencana pelaksanaan musra, di Kota Solo, Sabtu, 16 Juli 2022. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.